Washington (KABARIN) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza sudah berjalan “dalam bentuk yang sangat kuat” dan bakal terus diperkuat seiring makin banyak negara yang ikut bergabung.
Pernyataan itu disampaikan Trump pada Senin (15/12), di tengah rencana Amerika Serikat masuk ke fase kedua proses perdamaian Gaza. Tahap lanjutan ini mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah tambahan, pembentukan struktur pemerintahan baru, serta penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza.
Menurut Trump, pasukan stabilisasi tersebut sudah beroperasi secara efektif di lapangan. Ia optimistis kekuatan dan dampaknya akan semakin besar seiring meluasnya dukungan internasional.
Pernyataan itu muncul setelah laporan Axios pada awal Desember menyebut Trump berencana mengumumkan dimulainya fase kedua proses perdamaian Gaza sebelum perayaan Natal.
Dalam rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump, fase kedua berisi penarikan pasukan Israel dari area tambahan di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), serta pembentukan tata kelola baru untuk wilayah yang selama ini dilanda perang.
Pemerintahan baru Gaza nantinya akan dipimpin oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diketuai Trump dan beranggotakan sekitar 10 pemimpin negara Arab dan Barat. Dewan ini diproyeksikan menjadi otoritas utama pemerintahan Gaza pada masa transisi.
Mandat Dewan Perdamaian mencakup menjaga stabilitas keamanan, memfasilitasi proses rekonstruksi, serta menyiapkan fondasi bagi pemerintahan sipil jangka panjang di Gaza.
Di bawah Dewan Perdamaian, akan dibentuk dewan eksekutif internasional. Berdasarkan laporan Axios, dewan ini akan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta sejumlah pejabat senior dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian.
Pemerintahan Trump menilai keterlibatan tokoh-tokoh internasional tersebut krusial untuk memastikan koordinasi politik, keamanan, dan ekonomi berjalan seiring dalam masa transisi Gaza.
Rencana ini menjadi langkah terbaru Washington untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza yang telah memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan, sekaligus memperbesar peran komunitas internasional dalam menjaga keamanan pascaperang.
Meski begitu, rencana tersebut diperkirakan akan menuai banyak sorotan dan perdebatan. Mulai dari legitimasi struktur pemerintahan baru hingga efektivitas pasukan stabilisasi internasional, terutama di tengah kondisi keamanan dan politik Gaza yang masih sangat rapuh.
Sumber: Sputnik
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2025